Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Kebijakan SMA Negeri Terima 50 Siswa per Kelas

HASANAH.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan yang memperbolehkan kelas SMA Negeri di Jawa Barat berisi hingga 50 siswa merupakan langkah darurat untuk mencegah anak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan akses pendidikan. Dedi memastikan kebijakan ini bukanlah aturan yang wajib diterapkan, melainkan batas maksimal dalam kondisi tertentu.

“Kalimatnya maksimal, artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40. Dan apabila, kalimatnya apabila, apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya dan punya kemampuan ekonomi rendah,” jelas Dedi melalui akun TikTok resminya, @Dedimulyadiofficial, Kamis (3/7/2025).

Ia menerangkan banyak siswa sebenarnya mampu membayar biaya pendidikan, tetapi terkendala biaya transportasi yang mahal akibat jarak sekolah yang jauh. Menurutnya, pemerintah provinsi memilih opsi menambah kapasitas ruang belajar agar anak tetap bisa sekolah.

“Misalnya bayaran bulanannya 200 atau 300 ribu, dia mampu. Tetapi misalnya dia berat diongkos menuju sekolahnya. Maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan: daripada anak Jawa Barat tidak sekolah, ya lebih baik sekolah,” ujarnya.

Dedi memastikan kebijakan ini hanya bersifat sementara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, berkomitmen menyiapkan ruang kelas baru agar jumlah siswa per kelas kembali ideal.

“Dalam semester berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35,” ucapnya.

Gubernur Dedi juga menekankan pentingnya peran negara untuk memastikan seluruh anak dapat mengenyam pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar agar tidak ada anak Jawa Barat yang putus sekolah.

“Negara meminta rakyatnya sekolah. Maka negara tidak boleh menelantarkan warganya sehingga tidak bersekolah. Maka saya sebagai Gubernur Jawa Barat bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di Jawa Barat dan saya tidak menginginkan anak di Jawa Barat untuk putus sekolah,” tegas Dedi.

Langkah ini, menurut Dedi, diambil karena kondisi Jawa Barat yang memiliki angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen yang dikirimkan Dedi melalui WhatsApp, Jawa Barat mencatatkan jumlah Angka Putus Sekolah (APTS) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) yang mengkhawatirkan.

Angka Putus Sekolah (APTS) Jawa Barat: