PDI Perjuangan Soroti Wacana Pilkada Lewat DPRD: Hak Pilih Rakyat Berpotensi Dirampas

Hasanah.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi memicu reaksi keras dari masyarakat. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menegaskan, publik bisa merasa kecewa bahkan marah apabila hak demokratis untuk memilih pemimpinnya secara langsung justru ditarik kembali oleh elite politik.

“Saya yakin akan muncul kemarahan rakyat. Hak memilih yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak seharusnya dicabut kembali oleh segelintir elite yang ingin mempertahankan kekuasaan,” kata Andreas, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, dalam praktik demokrasi terdapat prinsip tak tertulis bahwa hak politik yang telah diberikan kepada rakyat semestinya dijaga, bukan justru dikurangi. Ia menilai perubahan sistem pemilihan di Indonesia selama ini memang berlangsung cepat, mulai dari mekanisme tidak langsung ke pemilihan langsung, baik untuk kepala daerah maupun presiden.

“Dulu kepala daerah dipilih DPRD, presiden dipilih MPR, lalu berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Itu bagian dari pendewasaan demokrasi,” ujarnya.

Karena itu, Andreas mendorong partai-partai politik di DPR untuk lebih fokus melakukan pembenahan terhadap kualitas pemilihan langsung, bukan malah mengembalikan kewenangan memilih kepada lembaga perwakilan.

“Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan langsung agar lebih bermutu dan berintegritas, bukan menarik kembali hak rakyat yang sudah ada,” tegasnya.

Meski mengkritik wacana tersebut, Andreas enggan secara terbuka mengungkapkan sikap resmi PDI Perjuangan. Ia menilai polemik ini seharusnya dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

“Pertanyaannya sederhana, apakah rakyat rela hak memilih kepala daerah yang sudah mereka miliki itu diambil kembali oleh elite politik,” pungkasnya.

Sebagai catatan, wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tersebut dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menilai dana besar yang selama ini digunakan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak lain, seperti pemenuhan gizi anak dan perbaikan sarana pendidikan.

Isu serupa sejatinya bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sempat mencuat dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.