Pratikno Sambut Putusan MK, Pendidikan Dasar Harus Bebas Biaya

HASANAH.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendidikan dasar di sekolah swasta tak boleh lagi memungut biaya, langsung direspons positif oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Pemerintah, kata dia, akan segera merancang kebijakan yang selaras agar aturan tersebut bisa berjalan tanpa celah di lapangan.

“Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Pratikno dalam pernyataan tertulis, Jumat (30/5).

Menurutnya, keputusan tersebut dapat memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini terpaksa bersekolah di lembaga swasta karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri. Ia menilai putusan MK bisa menjadi pijakan untuk menghapus hambatan ekonomi yang selama ini mengganjal.

“Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” katanya.

Pratikno menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan penyusunan regulasi baru, penyesuaian anggaran, hingga skema pembiayaan yang berpihak pada sekolah swasta agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga tanpa harus membebani peserta didik. Termasuk, menurutnya, perhatian khusus pada anak-anak di luar sistem formal serta anak tidak sekolah (ATS).

MK sebelumnya mengabulkan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Majelis Hakim menyatakan pasal itu bertentangan dengan konstitusi jika tidak dimaknai bahwa pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta harus bebas pungutan.

Dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa ketentuan lama dapat menimbulkan tafsir ganda dan diskriminatif.

“Terhadap pemenuhan hak dan kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar, sehingga melanggar hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,” ujar Enny.